Analitikanews.com — Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan data yang dirilis GoodStats dari sumber Kemendagri, pada tahun 2024, mayoritas penduduk Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dengan jumlah signifikan berada pada kategori tidak atau belum sekolah, serta hanya tamat Sekolah Dasar (SD).
Data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 69,1 juta penduduk atau 24,3% belum atau tidak bersekolah. Sementara itu, 63,3 juta orang atau 22,27% tercatat sebagai lulusan SD. Jika digabungkan, kelompok ini mewakili hampir setengah dari total penduduk Indonesia. Ini menjadi indikasi kuat bahwa masih banyak warga negara yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan.
Pada jenjang menengah pertama dan menengah atas, jumlah penduduk yang lulus SMP sebanyak 41,1 juta jiwa (14,45%) dan lulusan SMA sebanyak 61,2 juta jiwa (21,51%). Meskipun jumlah ini menunjukkan kemajuan dibandingkan generasi sebelumnya, proporsinya belum cukup dominan untuk menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat pendidikan nasional.
Untuk pendidikan tinggi, persentasenya jauh lebih kecil. Lulusan Diploma I dan II (D1 & D2) hanya mencapai 1,1 juta orang atau 0,38%, sedangkan lulusan Diploma III (D3) sebanyak 3,7 juta jiwa atau 1,29%. Jumlah lulusan Strata 1 (S1) tercatat 13,6 juta jiwa (4,78%). Sementara itu, lulusan S2 hanya mencapai 965 ribu jiwa (0,34%), dan lulusan S3 bahkan lebih rendah lagi, yakni hanya 69 ribu orang atau 0,02% dari total penduduk.
Ketimpangan distribusi pendidikan ini memperlihatkan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi masih menjadi tantangan serius. Faktor ekonomi, keterbatasan fasilitas pendidikan, dan kesenjangan antar wilayah diduga menjadi penyebab utama minimnya jumlah masyarakat yang bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Pakar pendidikan dari Universitas Indonesia, Dr. Andini Pramesti, menyebutkan bahwa angka-angka ini mencerminkan bahwa sistem pendidikan nasional masih belum mampu memberikan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Masalah utama kita adalah akses dan keberlanjutan pendidikan. Banyak anak-anak di daerah tertinggal yang bahkan tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasar. Pemerintah harus memperkuat sistem pendidikan inklusif dan memberikan intervensi yang lebih kuat bagi wilayah-wilayah dengan capaian pendidikan rendah,” ujarnya.
Menanggapi data ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan program-program afirmatif seperti Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan pendidikan vokasi, serta digitalisasi sekolah-sekolah di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
Upaya untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi juga menjadi fokus strategis, termasuk penguatan pendidikan vokasi dan kerja sama antara pemerintah dengan dunia industri dan pendidikan tinggi.
Dengan melihat data ini, tantangan ke depan tidak hanya soal menambah jumlah sekolah atau sarana pendidikan, melainkan juga memastikan bahwa setiap anak Indonesia tidak tertinggal sejak awal dan memiliki peluang yang setara untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.